Skip to content

Hendak Diperiksa, Dinkes Mangkir

Oktober 26, 2007

Soal Proyek PML dan PL
GRESIK – Polres Gresik memulai pemeriksaan terkait dengan kasus proyek-proyek dinas kesehatan yang diputuskan dengan mekanisme pemilihan langsung (PML) dan penunjukan langsung (PL) kepada rekanan. Namun, pemeriksaan tertunda karena Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa Dinkes Hery Yuwono tidak hadir alias mangkir.

Kasatreskrim AKP Sudamiran yang mewakili Kapolres Gresik AKBP Wirdhan Deny menyatakan, pemanggilan itu sedianya dilakukan pada Kamis (25/10). Surat panggilan polisi ditujukan untuk Hery guna dimintai keterangan tentang proyek-proyek di dinkes. Sebelumnya, polisi mengumpulkan data dan keterangan tentang proyek tersebut.


“Yang bersangkutan kami panggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi tentang pemberian proyek-proyek kepada para rekanan. Itu baik melalui proses pemilihan langsung (PML) maupun penunjukan langsung (PL),” kata Sudamiran.

Namun, pemanggilan polisi itu tidak dipenuhi. Menurut Kepala TU Dinas Kesehatan Dian Widyawati, Hery tidak hadir memenuhi panggilan polisi tersebut karena alasan administratif. “Sepatutnya kami menjunjung tinggi hukum. Kami akhirnya belum memenuhi panggilan tersebut karena ada alasan administratif yang harus dipatuhi. Pasalnya, surat panggilan yang kami terima ditujukan kepada bupati langsung. Baru di dalamnya disebutkan untuk ketua tim pengadaan barang dan jasa,” ujar Dian.

Karena itu, Hery masih menunggu surat rekomendasi dari bupati untuk memenuhi panggilan tersebut. “Karena alasan itu, kami belum bisa memenuhi panggilan polisi. Toh masih ada mekanisme berikutnya berupa panggilan kedua atau ketiga,” imbuh dia.

Kasus pembagian proyek dengan mekanisme PML dan PL itu ternyata memancing reaksi. Koordinator Gresik Corruption Watch (GCW) Tatok Budiharsono mengaku terus terang ikut bermain sebagai lembaga yang merekomendasikan CV tertentu untuk mendapatkan proyek di dinkes.

“Permainan ini ibaratnya bisa dirasakan, tetapi tidak bisa dibuktikan. Semuanya di bawah tangan ataupun memakai sistem mata rantai terputus. Semua aturan hukum sudah terpenuhi sehingga secara de jure sudah sah dan legal,” ujar Tatok . Dia juga menunjuk sejumlah kalangan, termasuk kalangan dewan dan wartawan, telah ikut bermain dalam upaya memperoleh proyek di dinkes.

Di sisi lain, Ketua DPRD Gresik Ahmad Nadir meminta siapa saja yang menuding ada anggota dewan terlibat agar langsung tunjuk hidung. Dia menilai persoalan proyek dinkes muncul karena ulah asosiasi jasa konstruksi.(wko)

Dijuput teko Jawapos, 26 Oktober 2007

One Comment leave one →
  1. Rizal Sasak permalink
    Oktober 26, 2007 2:02 pm

    Yo ngono iku sing jenenge wong seneng korupsi….pasti ono opo-opone lek gak wani diperikso….jelas de’ne wedi wong wis ketoro lek korupsi…

    Duwik gawe wong loro dikorupsi, lha piye pikirane di dekek endi….gak sakno blas!

    Tapi paling-peling yo mari diperikso diculno maneh karo polisine…soale yo ngono iku….joinan antarne polisi karo pelakune …wis podo wae!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: