Skip to content

Menyoal APBD Gresik

Desember 20, 2010

Selalu saja kita disuguhi berita yang sama setiap akhir tahun: persoalan APBD. Persoalan ini seolah menjadi persoalan abadi dalam pemerintahan kita. Metropolis (Sabtu, 11/12/2010) memberitakan tiga persoalan APBD di tiga kabupaten/kota berbeda: Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Di Surabaya pembahasan RAPBD 2011 molor, akibatnya banyak pengeluaran yang tertunda. Di Sidoarjo ada pos anggaran yang perlu dipertanyakan karena seakan copy paste anggaran tahun sebelumnya, sedangkan di Gresik RAPBD 2011 diperkirakan defisit. Persoalan APBD seperti ini tentu juga terjadi di daerah lain.

Ketiga kasus di tiga kabupaten/kota di atas memang berbeda, namun ketiganya memiliki benang merah. Ada keterkaitan substansi masalah hingga menyebabkan munculnya ketiga persoalan tersebut. Substansi masalahnya adalah buruknya kinerja birokrasi.

Molornya pembahasan—dan tentu saja, penetapan—APBD adalah bukti bahwa pemerintah dan dewan kurang efektif dalam melakukan perencanaan kerja pemerintahan. Karena terdesak waktu, maka banyak anggaran yang tidak didasarkan pada pertimbangan. Buktinya adalah seringnya ada pos-pos anggaran yang janggal dan hanya merupakan copy paste anggaran tahun sebelumnya. Pada akhirnya, pemerintah sendiri kesulitan dalam melaksanakan program yang sudah dianggarkan karena dalam perencanaannya tidak ada kajian. Akibatnya seperti yang terjadi di Gresik: banyak anggaran tidak terserap yang menunjukkan sedikitnya program yang terrealisasi.

Bahkan untuk kasus Gresik, kontroversi APBD menimbulkan kesan yang sangat buruk terhadap kinerja pemerintahan. Bagaimana mungkin seorang ketua dewan mengatakan bahwa anggaran memang seharusnya dibuat defisit karena menunjukkan pemerintah memiliki banyak program (Metropolis, 11/12/2010). Padahal di sisi lain pencapaian program tahun ini saja banyak SKPD yang tidak merealisasikan programnya. Ini menunjukkan pemerintah dan dewan tidak memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip perencanaan yang baik.

Jika menilik kinerja birokrasi di Indonesia, maka tidak berlebihan kiranya jika Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada rilis tahun 2010 menempatkan Indonesia sebagai negara terburuk kedua setelah India dalam peringkat negara dengan birokrasi terburuk di Asia.

Persoalan Klasik

Problem rutin tahunan yang selalu dialami birokrasi kita seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi mereka untuk mencri cara menyelesaikannya, bukan malah menganggap hal itu sebagai hal biasa. Jika persoalan krusial semacam ini dianggap biasa itu artinya mereka tidak punya inisiatif untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Beberapa persoalan klasik seputar APBD adalah: pertama, tidak adanya perencanaan yang didasarkan pada analisa nyata kebutuhan masyarakat. Kita tahu bahwa APBD adalah kebutuhan kumulatif dari banyak satuan kerja. Persoalannya adalah banyak satuan kerja yang tidak melakukan prinsip analisa dalam perencanaannya. Analisa tersebut seharusnya mencakup dua hal: efektifitas perencanaan sebelumnya dan kebutuhan mendatang.

Bukti dari hal ini misalnya adanya pembangunan yang timpang: di satu sisi ada pembangunan yang tidak seberapa diperlukan masyarakat tapi dilakukan, di sisi lain ada kebutuhan infrastruktur yang tidak dipenuhi.

Kedua, karena perencanaan program tidak dilandasi dengan analisa nyata akhirnya program dan anggaran yang ditetapkan menjadi “tidak pro-rakyat”. Bagaimana bisa melakukan kerja birokrasi yang pro-rakyat jika perencanaannya sendiri tidak riil berbasis kebutuhan masyarakat.

Ketiga, birokrasi sering mengabaikan prinsip efisiensi. Bukan sesuatu yang rahasia lagi jika banyak anggaran dimark-up demi kepentingan kelompok tertentu. Defisitnya anggaran mungkin lebih banyak disebabkan mark-up daripada “berjubelnya” program.

Keempat, karena perencanaannya tidak matang, banyak kegiatan yang asal jalan. Seringkali kegiatan dilakukan hanya untuk menghabiskan jatah anggaran. Apalagi di akhir tahun seperti ini, para satuan kerja akan ramai-ramai menggelontor dana asalkan ada kegiatan yang bisa dilaporkan.

Bukan Sekedar Uang

Yang perlu dipahami oleh semua pihak yang terlibat adalah bahwa dalam proses penyusunan program yang akhirnya memunculkan anggaran itu tidak semata persoalan uang saja. Yang lebih penting adalah adanya perencanaan yang matang dengan perbaikan terus-menerus (continously improvement) menuju pengembangan berkelanjutan (sustainable development).

Kita tahu bahwa pemerintah daerah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang di­breakdown lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibreakdown juga dalam Rencana Kerja tahunan. Ini lebih bersifat strategis daripada hanya sekedar teknis persoalan uang. Memang setiap kegiatan memerlukan uang, namun uang bukanlah inti dari persoalan itu sendiri.

Adanya persoalan uang yang mengemuka dalam pembahasan APBD menunjukkan adanya persoalan yang lebih krusial daripada itu, yakni ketidakberhasilan pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan RPJPD, RPJMD,dan Rencana Kerja. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena jika setiap kegiatan yang direncanakan sudah merupakan turunan dari Grand Design pembangunan kota/kabupaten dengan memperhatikan setiap variabel pendukungnya maka kemungkinan besar tidak akan terjadi persoalan seperti selama ini.

Sangat mungkin sekali Rencana Kerja pemerintah tiap kota tidak didasarkan pada RPJPD atau RPJMD. Atau bahkan keduanya tidak ada sama sekali sehingga seolah-olah program-program pemerintah menjadi tidak terarah.

Persoalan APDB juga menyingkapkan fakta lain: menunjukkan ketidak-saling-hubungan antar satuan kerja atau pos anggaran. Kadang-kadang kita dapati adanya pos yang habis anggarannya bahkan kurang hingga akhirnya menjadikan program berjalan tidak maksimal namun di sisi lain ada pos anggaran yang tidak terserap cukup banyak.

Jangan Asal-Asalan

Memperhatikan berbagai persoalan seputar APBD di berbagai daerah, agaknya birokrasi kita perlu serius menangani hal ini. RAPBD harus didasarkan para rencana kerja yang nyata dan mengarah pada pencapaian jangka menengah dan panjang. Dalam proses penetapan rencana kerja tersebut, eksekutif dan legislatif tidak boleh asal-asalan.

Perencanaan—seperti yang sudah kita ketahui bersama—harus mempertimbangkan prinsip SMART. Rencana program harus Spesific, artinya jelas dan detail. Harus Measurable, dapat diukur tingkat keberhasilannya. Harus Achieveable, dapat direalisasikan karena sesuai dengan kebutuhan nyata. Harus Realistic, tidak boleh diada-adakan dan tidak boleh diMark-Up. Terakhir harus ada Time Frame, ada target waktu yang jelas pelaksanaannya. Jangan sampai antar program berbenturan, jangan sampai juga menunggu akhir tahun baru anggaran dihambur-haburkan.

Kita semua tentu berharap APBD di semua daerah bisa benar-benar efektif dan efisien. Karena itu birokrasi harus ingat bahwa uang yang mereka gunakan sejatinya bukan uang negara tapi uang rakyat.[]

One Comment leave one →
  1. Februari 28, 2011 7:23 am

    KO’sek tala….RT lan RW opo yo oleh Gaji…..?..opo yo anggaran APBD…?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: